Pada Sabtu, 16 November 2019, diselenggarakan Diskusi publik Berkala oleh Prodi Hukum bekerjasama dengan LKBH UMSIDA, Pimpinan  Daerah Pemuda Sidoarjo, serta Pimpinan  Daerah Pemuda Mojokerto. Diskusi kali ini kami turut mengundang Bapak Choirulanam selaku Relawan Jamkeswatch FSPMI Sidoarjo dan Bapak H. Bangun Wiarso, S.T selaku perwakilan dari Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo guna membahas isu akan naiknya iuran BPJS yang meresahkan rakyat. Landasan hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis isu tersebut adalah dengan UUD 1945 Pasal 28 huruf (h), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Untuk sementara, masalah serta kendala yang ditemukan di lapangan adalah masih adanya perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam BPJS, terlebih lagi yang outsourcing, serta masih banyaknya bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran karena tidak ada klasifikasi tertentu mengenai rakyat yang dianggap miskin sehingga bantuan tidak dapat diterima secara adil dan merata.

Dalam hal ini Bapak H. Bangun Wiarso, S.T selaku wakil rakyat mengambil tindakan untuk menyikapi hal tersebut, dengan menyampaikan aspirasi rakyat yang beberapa hari lalu telah melakukan demonstrasi untuk disampaikan kepada Presiden dengan melalui DPR RI serta kementerian terkait. Dan menurut beliau, dalam mengatasi hal tersebut langkah pertama yang semestinya dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem manajemen BPJS serta meningkatkan kapitasi. Mengingat puskesmas sebagai faskes tingkat I dianggap masih belum ideal dikarenakan jumlah puskesmas dan warganya tidak sepadan.

Download Materi Seminar

Type your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *